Tata Cara Penjualan Saham Perseroan Terbatas (PT) oleh Pemegang Saham

Tata Cara Penjualan Saham Perseroan Terbatas (PT) oleh Pemegang Saham

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) tidak mengenal istilah “penjualan saham”. Namun, istilah yang digunakan adalah “pemindahan saham”. Artinya, penjualan saham dapat diartikan sebagai salah satu cara dari “pemindahan saham”, sehingga apabila terdapat pihak-pihak (pemegang saham) yang akan melakukan tindakan “penjualan saham”, maka perlu pemberhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai syarat dan prosedur “pemindahan saham” yang diatur dalam Pasal 56 s/d Pasal 62 UU PT .

 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penjualan saham dijelaskan sebagai berikut:

 

1. MEMPERHATIKAN ISI ANGGARAN DASAR APAKAH TERDAPAT SYARAT KHUSUS UNTUK MELAKUKAN PEMINDAHAN/PENJUALAN SAHAM

Sebelum melakukan penjualan saham, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah di dalam Anggaran Dasar PT terdapat syarat dan prosedur khusus seperti perlunya menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau mendapatkan persetujuan dari RUPS, direksi dan/atau komisaris terlebih dahulu. Apabila persyaratan yang dimaksud ada dalam Anggaran Dasar, maka saham tidak boleh ditawarkan kepada pihak ketiga (pihak luar), akan tetapi wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, direksi dan/atau komisaris.

 

Kewajiban menawarkan saham yang akan dijual terlebih dahulu kepada pemengang saham lainnya atau mendapatkan persetujuan dari RUPS, direksi dan/atau komisaris telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU PT, yaitu : 

  1. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
    1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
    2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau;
    3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

 

Dari uraian Pasal 51 ayat (1) UU PT, maka terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab yaitu:

 

1. Apabila dalam prakteknya, ternyata pemegang saham lainnya tidak berkeinginan membeli saham yang ditawarkan, maka apakah pemegang saham yang menawarkan langsung dapat menjual ke pihak ke-3 (tiga)?

Apabila terdapat kasus seperti ini, maka hal tersebut dapat dijawab dalam Pasal 58 UU PT yang menyebutkan:

  1. Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
  2. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  3. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

2. Apabila dalam prakteknya, ternyata organ PT seperti RUPS atau Direksi atau Komisaris tidak memberikan persetujuannya kepada pemegang saham untuk menjual sahamnya kepada pihak lain, maka langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk menjual sahamnya tersebut?

Apabila terdapat kasus seperti ini, maka hal tersebut dapat dijawab dalam Pasal 59 UU PT yang menyebutkan:

  1. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut;
  2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
  3. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

 

Namun, apabila pemegang saham tetap keberatan terhadap tindakan penolakan yang dilakukan organ PT, maka mungkin dapat dilakukan upaya hukum mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang melakukan penolakan terhadap penjualan saham yang ingin dilakukan oleh pemegang saham.

 

2. PENJUALAN SAHAM DILAKUKAN DENGAN ‘AKTA PEMINDAHAN HAK’ SERTA DIDAFTARKAN DIREKSI DALAM ‘DAFTAR PEMEGANG SAHAM’

Saham yang akan dijual dilakukan dengan menggunakan “akta pemindahan hak”. Artinya, tidak ada proses penjualan yang dilakukan tanpa akta pemindahan hak.

 

Adapun yang dimaksud akta pemindahan hak adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat antara pemilik saham yang akan menjual sahamnya dengan pihak yang akan membeli saham. Pada dasarnya, “akta pemindahan hak” dapat dibuat dihadapan notaris dan dapat juga dibuat akta dibawah tangan.

 

Setelah terjadi penjualan saham akibat adanya akta pemindahan hak, maka tahap selanjutnya adalah direksi PT memiliki kewajiban untuk mencatat terjadinya pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dengan tujuan dapat segera diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

 

Adapun aturan mengenai akta pemindahan hak dan kewajiban direksi mendaftarkannya dalam daftar pemegang saham diatur dalam Pasal 56 UU PT, yaitu:

  1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
  2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;
  3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;
  4. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut;
  5. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 

3. DIBERITAHUKAN KEPADA KEMENKUMHAM

Setelah Direksi melakukan kewajibannya untuk mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, maka pemindahan hak atas saham tersebut diberitahukan susunan perubahannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan terkait syarat dan prosedur penjualan saham dalam PT silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

(Visited 23 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *