Tiga Tahapan Penyelesaian Sengketa Antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh

Tiga Tahapan Penyelesaian Sengketa Antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh

Pada dasarnya mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PHI”).

 

Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh disebut dengan “Perselisihan Hubungan Industrial” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU PHI, yaitu:

 

“Suatu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

 

Dari uraian Pasal 1 angka 1 UU PHI diatas, maka dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) jenis sengketa/ perselisihan hubungan industrial yang dapat dialami oleh “pengusaha” dan “pekerja/buruh”, yaitu sebagai berikut:

  1. Perselisihan hak,merupakan perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  2. Perselihan kepentingan,merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK),merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
  4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh,merupakan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

 

 

TAHAPAN/ MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Terdapat 3 (tiga) tahapan/mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan hubungan industrial yang  dapat dialami oleh “pengusaha” dan “pekerja/buruh” yaitu:

 

1. Penyelesaian sengketa Bipartit

Bipartit dapat diartikan sebagai perundingan atau negosiasi yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaian sengketa/perselisihan hubungan industrial seperti perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh.

 

Bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Namun, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

 

Adapun akibat hukum apabila menurut pekerja/buruh menganggap perundingan tersebut gagal, maka pekerja/buruh mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Dinas Ketenagekarjaan) setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.

 

Setelah pekerja/buruh melakukan pencatatan, maka selanjutnya instansi terkait ketenagakerjaan tersebut memanggil para pihak yang telah melakukan bipartit tersebut untuk menawarkan menyelesaikan sengketanya lebih lanjut melalui “KONSOLIASI” atau “ARBITRASE”.

 

Namun, apabila pekerja/buruh tidak menetapkan pilihan “konsoliasi” atau “arbitrase”, maka akan diarahkan untuk menyelesaikan perselelisihannya melalaui “MEDIASI” yang dipimpin oleh Mediator.

 

Yang perlu dipahami disini adalah:

  1. KONSOLIASI hanya dapat dilakukan apabila untuk jenis sengketa/perselisihan (a) pemutusan kepentingan, (b) perselisihan PHK, atau (c) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
  2. ARBITRASE hanya dapat dilakukan untuk jenis sengketa/perselisihan (a) kepentingan dan (b) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

 

2. Penyelesaian Sengketa Tripartit

Tripartit adalah penyelesaian sengketa/ perselisihan antara pekerja/buruh dan pengusaha yang dimana melibatkan pihak ke-3 (tiga) sebagai pihak penegah.

 

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui tripartit ini baru dapat dilaksanakan apabila pekerja/buruh telah melakukan upaya “bipartit” dan dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan setempat.

 

Terdapat 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa tripartite ini, yaitu:

 

a. Mediasi

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan yang paling banyak dipilih pekerja/buruh untuk menyelesaikan sengketa/perselisihannya. Sebab, apabila pihak pekerja/buruh tidak memilih “KONSOLIASI” atau “ARBITRASE”, maka “MEDIASI” merupakan satu-satunya bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan yang wajib dipilih oleh pekerja/buruh sebelum lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial apabila mediasi tersebut tidak berhasil.

 

Mediasi nantinya dipimpin oleh pihak ke-3 (tiga) yang disebut “MEDIATOR” yang merupakan pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih.

 

Pada dasarnya, mediasi menyelesaikan seluruh sengketa/perselisihan hubungan industrial mulai dari (a) perselisihan hak, (b) perselisihan kepentingan, (c) perselisihan PHK, dan (d) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

 

Mediator menyelesaikan tugasnya dalam melakukan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.

 

Adapun produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh mediator kepada “anjuran” yang dapat diterima oleh para pihak atau ditolak. Apabila ditolak, maka pihak yang bersengketa/berselisih dapat melanjutnya sengketa/perselisihannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

 

b. Konsoliasi

Konsoliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan yang paling jarang dipilih pekerja/buruh untuk menyelesaikan sengketa/perselisihannya dengan pengusaha, sebab terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pekera/buruh untuk mendatangkan atau memilih pihak ketiga yang menengahi sengketa/perselisihan-nya yaitu “konsoliator”.

 

Selain itu, sengketa/perselisihan yang diselesaikan melalui “konsoliator” sifatnya terbatas, yaitu terbatas pada (a) pemutusan kepentingan, (b) perselisihan PHK, atau (c) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.  Tidak termasuk “Perselisihan Hak”.

 

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

 

Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam melakukan konsoliasi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

 

Adapun produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh konsoliator kepada “anjuran” yang dapat diterima oleh para pihak atau ditolak. Apabila ditolak, maka pihak yang bersengketa/berselisih dapat melanjutnya sengketa/perselisihannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

 

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang merupakan pilihan selain konsoliasi yang dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa/berselisih setelah melakukan “bipartit”.

 

Arbitrase ini dipimpin oleh pihak ketiga yang disebut dengan Aribiter yaitu seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak dan bersifat final.

 

Salah satu kelebihan dari penyelesaian arbitrase ini adalah para pihak yang bersengketa/berselisih tidak harus lagi menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Sebab, produk hukum yang dihasilkan oleh Arbiter dalam suatu Arbitrase adalah “Putusan” yang memiliki sifat yang sama dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Apabila terdapat pihak tidak sepakat dengan putusan arbitrase tersebut, maka hanya dapat dilakukan upaya hukum dengan cara mengajukan pembatalan langsung ke Mahkamah Agung (MA).

 

Pada dasarnya, Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Arbitrase dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Sedangkan, pembatapan putusan arbitrase dilakukan Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan pembatalan.

 

Namun, kekurangan dari penyelesaian Arbitrase ini adalah terdapatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa, sehingga memberatkan bagi para pekerja/buruh. Selain itu, jenis sengketa/perselisihan yang diadili terbatas yaitu hanya pada  sengketa/perselisihan (a) kepentingan dan (b) perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

 

3. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Adapun hal-hal yang perlu diketahui terkait perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yaitu sebagai berikut:

 

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

  1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; 
  2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
  3. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
  4. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

 

Kemudian, Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

 

Adapun jangka waktu penyelesaian sengketa pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

 

Sedangkan, Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.

 

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin dikonsultasikan terkait menakisme penyelesaian sengketa/perselisihan hubungan industrial (PHI), silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp : +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

 

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *