Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT)

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT)

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) menyebutkan Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

 

Kemudian, untuk diangkat menjadi komisaris terdapat beberapa persyaratan secara umum yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 110 ayat (1) UU PT, yaitu:

 

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

  1. Dinyatakan pailit;
  2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
  3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

 

Adapun organ perseroan yang mengangkat Dewan Komisaris adalah RUPS.

 

Untuk Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

 

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Secara umum tugas dari komisaris dapat dilihat didalam Pasal 108 ayat (1) UU PT yang menyebutkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

 

Dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan tugas dari komisaris dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

  1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta
  2. Memberikan nasehat kepada direksi

 

Namun, apabila dirinci lebih khusus sebagaiama diatur dalam UU PT, maka tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

  1. Tugas direksi menyiapkan rencana kerja, jika menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus dilihat/ditelaah oleh dewan komisaris;
  2. Tugas direksi menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan selain ditandatangani oleh semua direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan, dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggil RUPS untuk dapat periksa oleh pemegang saham;
  3. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari dewan komisaris;
  4. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
  5. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
  6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
  7. Jika diatur dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
  8. Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik,
  9. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
  10. Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

 

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS

Untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab dewan komisaris dalam memberikan pengawasan dan nasehat terhadap pengurusan perseroan dapat dilihat dalam Pasal 114 UU PT yang menyebutkan:

  1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1);
  2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
  5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  6. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  7. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  8. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
  9. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

 

Dari uraian Pasal 114 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU PT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng jika apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam bidang pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sehingga membuat perseroan mengalami kerugian. Oleh karena itu, dewan komisaris bertanggung jawab dengan itikat baik serta penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya tersebut.

 

Namun, tidak mudah menyatakan anggota dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat perseroan mengalami kerugian, sebab UU PT menganut prinsip “pembalikan beban pembuktian”. Artinya, apabila anggota dewan komisaris dapat membuktikan dirinya tidak lalai dan tidak bersalah serta telah beritikat baik dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 ayat (5), maka anggota dewan komisaris tersebut tidak dapat dipersalahkan.

 

 

Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan dan dikonsultasikan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris di dalam sebuah PT, silahkan hubungi kami dibawah ini:

Handphone/WhatsApp :  +62811-880-1890

Email : [email protected]

 

 

Penulis :

(ILS Law Firm)

(Visited 4 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *